Pemerintah Harus Publikasikan Rincian Anggaran COVID-19


Pontianak, Kalbar - Pemerintah harus mempublikasikan rincian anggaran penanganan Covid-19 selama pandemi. Publikasi tersebut merupakan bentuk transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apalagi sudah ada Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19.

"Pemerintah harus menyediakan kanal khusus yang real time tentang rincian anggaran yang dipakai selama pandemi," kata perwakilan Lembaga Gemawan, Sri Haryanti dalam webinar 'Transparansi Anggaran di Tengah Pandemi Covid-19' yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak dan Lembaga Gemawan, Jumat (10/07/2020). 

Sementara saat ini, sejumlah daerah sekadar mempublikasikan sebaran penyakit dan pasien positif. Program-program informasi masih minim, padahal, anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Terlebih ada aturan pusat yang mengamanatkan kebijakan dalam penanganan Covid-19 tak dapat dituntut.

"Walau pun angkanya dinamis, tetap harus ditampilkan. Karena saat ini semua sudah digital dan data harus bisa diperbarui bahkan per menit," katanya.

Jika transparansi data tidak dilakukan, masyarakat akan kesulitan mengawal. Padahal informasi tersebut jadi kewajiban untuk dipublikasikan.

"Langkah baiknya dibuat aksi bersama untuk memanfaatkan kanal tersebut, dan membuka akses bagi publik. Kemudian keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan jurnalis," katanya.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memastikan akan mempublikasikan penggunaan anggaran Covid-19. Saat ini Pemkot sudah menyediakan kanal-kanal informasi tindakan dan perkembangan pandemi tersebut. Sementara untuk urusan anggaran, semuanya masih dinamis.

"Anggaran ini bergerak, nanti akan kami publikasikan, seperti bedah APBD tiap tahun akan dibuka. Tapi ini proses sedang berjalan di DPRD, angka kami masih dinamis, yang pasti setiap proses pengeluaran ada mekanisme karena kita sudah biasa dengan akuntabilitas," katanya.

Dia memastikan walau sepanjang Covid-19 Pemerintah Pusat memberikan kemudahan dalam realokasi, namun semua dalam pantauan lembaga pengawas. Instansi seperti KPK, BPK, BPKP dan APIP turun langsung melakukan pengawalan.

"KPK juga memantau kami, BPKP juga melakukan uji petik. Kami akui ada beberapa titik doubel atau tumpang tindih tapi tidak banyak, karena data bergerak. Gugus tugas dari Kejari dan polisi juga terlibat dalam penanggulangan," katanya.

Pemkot Pontianak sendiri mengganggarkan Rp114 Miliar untuk menangani pandemi ini. Namun tidak semuanya terserap lantaran berhasil mengendalikan penyebaran penyakit. Saat ini, Pontianak tinggal memiliki satu pasien positif dari 118 pasien dengan lima di antaranya meninggal. Akan tetapi tingginya mobilitas dikhawatirkan munculnya klaster baru atau gelombang kedua.

"Jika tak ada lagi tambahan kasus, anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan direalokasikan dalam perubahan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Pembahasannya kini tengah dilakukan di DPRD Pontianak," katanya.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi mengatakan pihaknya telah membuka posko pengaduan di daerah terkait penanganan Covid-19. Aduan yang masuk pun beragam. Mulai dari pelayanan medis bagi korban Covid-19, pelayanan transportasi dan keamanan, kartu sembako, hingga jaringan pengaman sosial. 

"Dari semua aduan itu, semua sudah diselesaikan. Hanya saja tidak dapat memenuhi semua harapan. Seperti mahasiswa yang meminta bantuan, tapi nyatanya bisa pulang kampung. Demikian juga mekanisme relaksasi kredit yang masih belum dipahami masyarakat," katanya.

Di sisi lain, khusus permasalahan pendataan jaring pengamanan sosial banyak dikeluhkan. Masyarakat yang seharusnya dapat, justru absen dari data. Selain itu, ada keunikan di lapangan, pembagian beras dibagi rata karena protes masyarakat.
"Ada permasalahan dalam hal pendataan yang berhak. Pendataan sudah dilakukan, pemuktahiran menurut BPS tugas Pemda masing-masing," katanya.

Penulis : Tim Liputan
Editor : Rizki M.T

COMMENTS

Nama

Daer,1,Daerah,579,Foto Dan Video,2,Hobi Mancing,5,Internasional,7,Kab Kubu Raya,288,Kab Landak,238,Kab Sintang,68,Kuliner,3,Nasional,71,Olahraga,19,Pariwisata,4,Politik,66,Polri,778,TNI,1346,
ltr
item
borneoterkini: Pemerintah Harus Publikasikan Rincian Anggaran COVID-19
Pemerintah Harus Publikasikan Rincian Anggaran COVID-19
https://1.bp.blogspot.com/-4vZ6MXQHUp0/Xwgv3nW2eCI/AAAAAAAAK5o/pFLcRL_c-jgnR96G3-LVB3DR_CDZiHt3wCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200710-WA0068.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-4vZ6MXQHUp0/Xwgv3nW2eCI/AAAAAAAAK5o/pFLcRL_c-jgnR96G3-LVB3DR_CDZiHt3wCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20200710-WA0068.jpg
borneoterkini
https://www.borneoterkini.id/2020/07/pemerintah-harus-publikasikan-rincian.html
https://www.borneoterkini.id/
https://www.borneoterkini.id/
https://www.borneoterkini.id/2020/07/pemerintah-harus-publikasikan-rincian.html
true
8170326517147195229
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy